Tantangan dan Hambatan dalam Penyidikan Kriminal Laut di Indonesia

Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ilegal di perairan Indonesia, penegakan hukum di bidang kelautan menjadi semakin kompleks.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia, salah satu tantangan utama dalam penyidikan kriminal laut adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. “Kita masih terbatas dalam hal jumlah personel dan peralatan untuk mengawasi perairan Indonesia yang begitu luas,” ujarnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah koordinasi antar lembaga terkait. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Oceans Institute, I Made Andi Arsana, “Kerjasama antara kepolisian, TNI AL, dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan agar penegakan hukum di laut dapat berjalan efektif.”

Hambatan dalam penyidikan kriminal laut juga bisa terjadi akibat korupsi dan praktik kolusi di dalam lembaga penegak hukum. Menurut survei yang dilakukan oleh KPK, kasus-kasus korupsi di sektor kelautan masih cukup tinggi. Hal ini tentu akan menghambat proses penyidikan kriminal laut yang seharusnya dilakukan secara transparan dan profesional.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam penyidikan kriminal laut. “Pelatihan dan pendidikan yang terus menerus perlu dilakukan agar petugas penegak hukum dapat memahami dengan baik tugas dan peran mereka dalam menjaga keamanan laut Indonesia,” ujarnya.

Dengan menyadari tantangan dan hambatan tersebut, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus berupaya meningkatkan kerjasama, kapasitas, dan transparansi dalam upaya penegakan hukum di laut. Hanya dengan langkah-langkah yang komprehensif dan sinergis, kita dapat mengatasi masalah kriminalitas di laut dan menjaga kedaulatan negara.